Cilacap – DPRD Kabupaten Cilacap menyambut kedatangan Kunjungan Kerja Komisi III dan Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo. Rombongan DPRD Purworejo terdiri dari 2 orang Pimpinan, 20 orang Anggota Komisi III dan 4 orang pendamping Setwan Purworejo. Disambut langsung oleh Pimpinan DPRD Cilacap, Sindy Syakir, S.IP, Purwati, S.Pd , Purwanto, ST, Ketua Komisi B, Suheri, Sekretaris Komisi D, Romlan, Anggota Komisi D, menghadirkan juga tim perwakilan BPPKAD Cilacap di ruang rapat Paripurna bawah DPRD Cilacap. Senin, 15 Juni 2020.
Maksud dan tujuan kunjungan Komisi III dan IV DPRD Kabupaten Purworejo dalam rangka Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran (TA) 2019.
Menanggapi pertanyaan salah satu anggota Komisi dari DPRD Purworejo tentang mengundang BPK untuk memeriksa pendapatan Kabupaten Cilacap, Sindy Syakir menjawab, “ Terkait mengundang BPK untuk bisa mengaudit masalah pendapatan memang belum dilaksanakan. Kita baru berbicara dengan tenaga ahli dari universitas yang bisa untuk memotret potensi Kabupaten Cilacap dari beberapa sektor, pariwisata, perdagangan dan lain-lain. “ katanya.
Dalam kesempatan ini Purwati, S,Pd juga menyampaikkan bahwa Cilacap sudah empat tahun berturut – turut mendapatkan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“ Perlu saya sampaikan bahwa di Kabupaten Cilacap empat tahun berturut – turut, dari tahun 2016 sampai 2020 itu statusnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Alhamdulillah ini empat kali berturut – turut.” katanya.
Berkaitan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Purwati menyampaikan dibahas per Komisi, kemudian dari komisi melaporkan ke Badan Anggaran. Disitu rencana dan tindaklanjutnya dibahas di Badan Anggaran.
“ Terus audit dari BPK, bahwasannya di tahun 2019 itu terserap 89,94 % dari APBD Kabupaten Cilacap sebesar 3,2 triliyun tahun 2019, “ ungkap Purwati.
Acara diakhiri dengan foto bersama dan saling menukar cindera mata.
